Dasar pembangunan bandara internasional lombok:
1.Keputusan pemerintah untuk segera membangun bandar udara internasional.
2.Keberadaann bandara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar dapat memacu pertumbuhan ekonomi NTB.
3.Bandara Selaparang tidak dapat dikembangkan karena berbagai pertimbangan aspek teknis dan operasional.
4.PT Angkasa Pura I sudah membebaskan lahan pada tahu 1995 di Lombok Tengah dengan luas 538,8 Ha untuk menngganti bandara selaparang.
Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 7 propinsi kepulauan di Indonesia. Predikat yang sangat sulit diterima adalah posisi IPM NTB yang berada di urutan ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah di daerah ini menjadikan kebanyakan masyarakat di daerah ini hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila kita melihat potensi daerah ini maka tidak layak apabila tingkat perekonomian sangat rendah. Dalam upaya pengembangan ekonomi di Nusa Tenggara Barat, pemerintah mengambil keputusan untuk membangun Bandar udara internasional lombok.
Kalau menilik kinerja bandara di seantero NTB, terpampang gambaran betapa tertinggalnya daerah ini dalam penyediaan sarana infrastruktur udara yang memiliki aksesibilitas tinggi. Dari data tahun 2004, setiap pekan terekam 57 kali frekuensi penerbangan dengan daya tampung sekitar 6000 kursi. Ini berarti, setiap hari ada 7-8 kali penerbangan dengan rata-rata 400 penumpang yang datang dan pergi.
Banyak pihak yang menyatakan bahwa pembangunan bandara internasional lombok bukanlah keputusan ekonomi tapi lebih pada keputusan politik. hal ini didasari oleh kondisi kesiapan daerah yang masih belum memenuhi syarat pembangunan bandara internasional. Untuk pembangunan bandara tersebut, pemerintah provinsi NTB mengeluarkan biaya sebesar 110 M ( MOU tanggal 17 oktober 2006). Berdasarkan analisis pakar ekonomi ( Prayitno Basuki ) pemerintah provinsi NTB harus mengeluarkan dana pemeliharaan bandara sebesar 56M/tahun apabila bandara internasional lombok tidak dapat menerbangkan penumpang lebih dari 1,4 juta penumpang per tahun.
Pemerintah NTB telah melakukan beberapa lamngkah untuk menyambut operasional BIL yang pengerjaannya akan rampung pada bulan maret 2010 ini. Akan tetapi, sejauh ini masih terfokus pada promosi wisata.
”pertanyaan besar bagi pemerintah NTB, apakah rakyat NTB yang masih menduduki IPM No 32 kelak hanya akan menjadi penonton?, jangan sampai hujan emas di negeri orang lain tapi hujan batu di negeri sendiri”
Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pendidikan masyarakat daerah lingkar bandara dan masyarakat di sekitar daerah utama pariwisata NTB. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan para wisatawan. Pemerintah juga harus memberikan perhatian yang merata terhadap semua sektor, bukan hanya pariwisata karena masih banyak potensi NTB yang belum digali agar para investor tertarik untuk datang ke NTB.